Rusli Terima DIPA Rp 6,7 Trilyun, Begini Pesan Jokowi

Rusli Terima DIPA Rp 6,7 Trilyun, Begini Pesan Jokowi

11/12/2018 21:22 0 By Alex

Presiden Joko Widodo menyerahkan secara resmi DIPA Provinsi Gorontalo 2019 kepada Gubernur Rusli Habibie di Istana Negara

Hulondalo.id– Gubernur Rusli Habibie akhirnya menerima Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) 2019 di Istana Negara, Selasa (11/12/2018) malam ini. Adapun besaran DIPA 2019 yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut senilai Rp 6,7 Trilyun.

Seperti yang dikutip dari laman humas provinsi Gorontalo, dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2019 sebesar Rp 6,7 Trilyun.

Rinciannya berupa Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 85,2 Miliar, Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp16,2 Miliar dan Dana Alokasi Umum Rp 4,17 Trilyun.
Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 833,67 Miliar, DAK Fisik sebesar Rp841,84 Miliar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp165,3 Miliar serta Dana Desa Rp 636,61 Miliar.

Jika dirinci, alokasi dana transfer daerah terbesar adalah ke Pemprov Gorontalo sebesar Rp1,5 Trilyun, Kabupaten Gorontalo Rp1,2 Trilyun, Pohuwato Rp 878,9 Miliar, Bone Bolango Rp 869,9 Miliar, Boalemo Rp 767,4 Miliar, Kota Gorontalo Rp 726,13 Miliar dan Gorontalo Utara Rp712,65 Miliar.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri/pimpinan Lembaga dan seluruh Gubernur untuk menjaga amanah setiap anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

“Jadi, pak presiden meminta pemerintah mempersiapkan program-program pembangunan dengan baik agar dapat berjalan efektif, dan wajib dimulai sejak awal Januari 2019. Bapak presiden juga meminta agar anggaran diminta fokus pada kegiatan utama yang dirasakan rakyat dan melakukan pembatasan/penghematan belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas dan honorarium,” terang Gubernur Rusli menirukan pesan presiden seperti yang dilansir Humas Provinsi Gorontalo.

Semua pihak juga diminta untuk memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antara kementrian dan pemerintah daerah untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian output kegiatan pembangunan.

“Pak Jokowi juga minta agar anggaran, kegiatan dan program yang dihasilkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai program kerja pemerintah dan hasilnya apa,” imbuh Rusli.(hl-alex)