Sekda: Bahasa Indonesia Jati Diri Bangsa

Sekda: Bahasa Indonesia Jati Diri Bangsa

11/04/2019 20:01 0 By Alex

bahasa indonesia

Sekretaris Daerah Darda Daraba saat membuka sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik yang digelar Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Kamis (11/4/2019)

Hulondalo.id – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba tidak menampik jika kedudukan bahasa Indonesia sangat penting digunakan dalam dunia pendidikan, forum resmi/formal, rapat-rapat, seminar media massa baik cetak maupun elektronik. Olehnya, membutuhkan komitmen bersama dalam menerapkan penggunaan bahasa Indonesia di depan publik.

“Setiap melakukan komunikasi di depan publik, utamakan menggunakanlah bahasa negara yakni Bahasa Indonesia,” pinta Sekretaris Daerah Darda Daraba saat membuka sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, Kamis (11/4/2019).

Dewasa ini muncul istilah bahwa jika tidak berbahasa Inggris maka tidak keren. Istilah-istilah semacam itu, kata Sekretaris Daerah Darda Daraba, merupakan sebuah tantangan. Paling tidak, lanjut dia, merubah pola pikir masyarakat untuk menjadikan Bahasa Indonesia itu lebih keren daripada bahasa asing.

“Segala perbedaan tidak dirasakan masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa. Untuk itu, dengan bangga kita harus menggunakan dan memasyarakatkan Bahasa Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikan bahasa negara, siapa lagi?,” tukasnya.

Indonesia, jelas Sekretaris Daerah Darda Daraba, harus belajar dari masyarakat Perancis yang memiliki kebanggaan tinggi terhadap bahasa negaranya. Bahkan pernah ada perusahaan yang dibawa ke pengadilan karena menulis informasi produknya lebih mendahulukan bahasa Inggris daripada Perancis.

“Sikap seperti itulah yang diharapkan di masa akan datang dapat dicontoh, karena Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI,” katanya.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dihadiri 50 peserta yang terdiri dari perwakilan Kepala Sekolah SMP/MTs di Provinsi Gorontalo, Perwaiklan Ombudsman, Dinas Pendidikan Bone Bolango, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo serta pihak swasta.(usman)