Sekda Enggan Teken DPA soal Mutasi di Pemkab Gorut, Ada Apa?

04/01/2020 00:55 1 By Alex

Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin saat melantik puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Gorut, Jumat (3/1/2020).

Hulondalo.id – Bupati Gorontalo Utara (Gorut) Indra Yasin baru saja melantik puluhan pejabat yang terdiri dari eselon II dan pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Gorut, Jumat (3/1/2020).

Namun belakangan muncul persoalan dimana Sekretaris Daerah setempat bakal tidak akan menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di instansi dimana pejabat yang baru saja dilantik tersebut ditempatkan. Alasannya yang dikemukakan oleh Sekretaris Daerah, bahwa mutasi pejabat kali ini inprosedural.

“Integritas tidak akan saya gadaikan. Kalau pun harus kembali ke provinsi dan jadi staf pun, saya mau. Tapi saya tidak ingin membiarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegas Sekretaris Daerah Pemkab Gorut, Ridwan Yasin.

Selaku Sekretaris Daerah, lanjut Ridwan, dirinya mengaku tidak tahu-menahu ada mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Gorut. Padahal, menurut dia, berdasarkan pasal 54, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa posisi Sekretaris Daerah adalah pejabat yang berwenang.

Sementara posisi bupati merupakan pejabat pembina kepegawaian yang melakukan penetapan setelah diproses Sekretaris Daerah melalui tim penilai kinerja, baik itu kenaikan pangkat maupun penempatan jabatan.

Mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Gorontalo ini menyebut, bahwa kenaikan pangkat atau penempatan jabatan di lingkup eselon III dan IV harus melalui tim penilai kinerja. Sementara untuk pejabat eselon II, melalui Panitia Seleksi (Pansel).

“Banyak pelantikan seperti ini dibatalkan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Olehnya, saya takut jangan sampai terjadi kerugian negara, maka saya belum akan menandatangani DPA dari dinas atau badan yang pejabatnya dilantik tidak melalui prosedur,” tegasnya.(Jeff)