Seperti Apa Calon Gubernur Gorontalo?

Seperti Apa Calon Gubernur Gorontalo?

05/01/2021 00:00 0 By Maman

Penulis : Funco Tanipu

SEPERTI tak ada capeknya, dinamika politik Gorontalo riuh kembali. Beberapa nama mulai dielus-elus untuk menggantikan Rusli Habibie sebagai Gubernur Gorontalo.

Mulai dari Rahmat Gobel, Roem Kono, Idah Syaidah, Idris Rahim, Tony Uloli, Marten Taha, Syarief Mbuinga, Elnino Mohi, Winarni Monoarfa. Nama-nama lain seperti Nelson Pomalingo dan Hamim Pou yang baru saja memenangkan Pilkada. Ada juga Sehan Landjar yang baru saja selesai ikut kontestasi Pilgub Sulawesi Utara.

UJI ELEKTORAL

Dari sekian nama tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, dengan kekurangan yang ada, masing-masing memiliki keyakinan untuk terpilih. Sebab, nama-nama diatas telah berulang kali melakukan ujicoba elektoral di Gorontalo, kecuali Winarni Monoarfa yang belum pernah ikut Pilkada sebab masih ASN.

Dibandingkan nama-nama yang ada, baru Rahmat Gobel, Idah Syaidah, Roem Kono, Idris Rahim, Nelson Pomalingo dan Tony Uloli yang pernah melakukan uji elektoral dalam skala Provinsi, sisanya baru sebatas perhelatan Pilkada di tingkat Kabupaten/Kota.

Kalau kita urutkan satu persatu, yang telah teruji meraih suara secara personal di level Provinsi barulah Rachmat Gobel, Idah Syaidah, Roem Kono dan Elnino. Idris, Nelson, dan Tony memang pernah ikut Pilgub, tapi perolehan suara ketiganya adalah akumulasi perolehan pasangan calon, misal Idris bersama Rusli Habibie, Nelson dengan David Bobihoe dan Tony bersama Gusnar Ismail.

Dari keempat nama yang teruji secara personel, Elnino mengalami tiga kali uji elektoral dan Roem Kono empat kali uji elektoral pada skala Provinsi. Elnino pernah ikut Pemilu tahun 2009 sebagai Calon DPD RI, pada 2014 dan 2019 ikut pencalonan DPR RI. Dalam tiga kali uji elektoral tersebut, tiga kali pula dia lolos. Roem sendiri dua kali lolos, dua kali tidak lolos.

Jika dihitung perolehan suara dari beberapa nama yang secara personal pernah teruji secara elektoral, Rachmat Gobel (Pemilu DPR RI tahun 2019, 146.067 suara), Idah Syaidah (Pemilu DPR RI 2019, 98.795 suara), Elnino Mohi (Pemilu DPD RI 2009, 46,464 suara; Pemilu DPR RI 2014, 37.512 suara; Pemilu DPR RI 2019, 67.515 suara) dan Roem Kono (Pemilu DPR RI 2009, 68.812 suara, Pemilu DPR RI 2014, 117,831 suara, Pemilu 2019, 69.587 suara).

Keempat nama ini adalah sekian orang yang secara personal telah teruji pada skala Provinsi. Artinya, mereka berempat sudah dikenal oleh seluruh rakyat Gorontalo, karena jaringan tim sukses dan partai politik yang mereka miliki.

Mereka pula yang memiliki kegiatan lintas Kabupaten/Kota sehingga mereka telah memiliki “absen” kehadiran di hampir semua Desa dan Kecamatan. Modal mereka berempat lebih tinggi dibandingkan dengan nama-nama lain.

Tiga nama lain yang pernah ikut kontestasi Pilgub adalah Idris Rahim, Nelson Pomalingo dan Tony Uloli. Ketiga pernah sama-sama bertanding pada Pilgub 2011 silam. Rusli Habibie – Idris Rahim meraih 264.011 suara, David Bobihoe – Nelson Pomalingo meraih 153.252 suara dan Gusnar Ismail – Tony Uloli 183.060 suara.

Idris bersama Rusli pada 2017 juga memenangkan kembali Pilgub dengan 326.131 suara. Walaupun bukan suara personal, tapi mereka bertiga memiliki jejaring hingga ke semua desa di Gorontalo.

Funco Tanipu.

POWER KEPALA DAERAH

Nama-nama lain tak bisa dipungkiri kemampuan elektoralnya, walaupun baru mengikuti kontestasi di level Kabupaten/Kota. Seperti contoh, Nelson Pomalingo yang sudah dua kali memenangkan Pilkada Kabupaten Gorontalo yakni pada tahun 2015 meraih 65.255 dan pada Pilkada 2020 meraih 93.196 suara.

Power lain adalah posisinya sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo yang memiliki jejaring kader hingga pelosok desa se Gorontalo. Nelson adalah Bupati Gorontalo yang memiliki jumlah pemilih terbesar di Gorontalo. Nelson juga berpengalaman ikut Pilgub Gorontalo pada 2011 silam.

Tak kalah dengan Nelson, Hamim Pou adalah elit lokal yang pernah memenangkan tiga kali pilkada, Pilkada 2010 dengan Haris Nadjamudin dengan 27.913 duara, Pilkada 2015 dengan Kilat Wartabone meraih 24.893 suara, serta meraih 43.048 suara bersama Merlan Uloli pada Pilkada 2020.

Hamim adalah Ketua DPW Nasdem yang memiliki jejaring kader dengan performance lebih prima pasca Pemilu 2019 silam. Hamim juga pernah berpengalaman ikut kontestasi pada level Provinsi saat Pemilu 2009 melalui jalur DPD RI.

Syarif Mbuinga adalah Bupati Pohuwato yang telah dua kali memenangkan Pilkada. Pilkada 2015 silam meraih 52.835 suara dengan Amin Haras. Sebelumnya keduanya pada Pilkada 2010 meraih 46.927 suara.

Keunggulan lain Syarif adalah sedang menjabat sebagai Wakil Ketua I DPD Partai Golkar Gorontalo, tidak ada nama lain di Pimpinan Harian DPD I Golkar yang dielus maju Pilgub selain Syarif. Kakak kandungnya Syaiful Mbuinga juga baru saja memenangkan Pilkada Pohuwato. Keunggulan lain, dari daerah Pohuwato dan Boalemo, hanya nama Syarif yang disebut-sebut ikut Pilgub Gorontalo.

Nama lain yang digadang-gadang adalah Marten Taha yang kini masih menjabat sebagai Walikota Gorontalo hingga tahun 2023. Marten pernah meraih 36.392 suara bersama Budi Doku saat Pilwako 2013 lalu. Pada 2018, Marten meraih 42.398 suara bersama Ryan Kono.

Marten memiliki keunggulan menjabat sebagai Walikota di pusat dinamika politik dan sumber informasi Gorontalo sehingga memudahkan dirinya untuk dikenali pemilih.

Para kepala daerah ini juga memiliki perangkat birokrasi yang tidak tertutup kemungkinan akan bisa dimobilisasi secara “legal” untuk dalam agenda politik kedepan.

Dari ulasan kuantitatif elektoral diatas, bisa kita lihat setiap kelebihan dan kelemahan masing-masing daftar nama yang digadang-gadang ikut Pilgub Gorontalo.

Dari kesekian nama diatas, ada yang sudah teruji pada kontestasi berskala Provinsi, ada yang kokoh pada basis elektoral di level Kabupaten/Kota dan ada pula yang memiliki jejaring kepartaian yang memiliki akar hingga ke seluruh desa di Gorontalo.

BUKAN HANYA POPULARITAS, TAPI KINERJA

Persyaratan utama dalam kontestasi Pilgub ada beberapa hal, dan itu harus dipenuhi secara kuantitatif. Pertama, karena Pilgub masih belum diputuskan kapan waktunya, maka pengenalan tokoh harus dimulai dari sekarang.

Bagi yang sudah pernah ikut kontestasi level Provinsi, hal itu bisa saja bukan hal yang utama. Tapi bagi nama-nama seperti Marten, Nelson, Hamim, Syarif, Winarni, hal ini sangatlah urgen. Sebab selama ini mereka berempat lebih fokus di basis elektoralnya masing-masing.

Hamim, Nelson, dan Syarif sebagai Ketua DPW dan Wakil Ketua DPD I, hal ini menjadi barang yang mudah karena mereka bisa mencari “alasan” untuk pembinaan kelembagaan partai hingga bisa melintasi wilayah.

Tapi bagi Marten dan Winarni, hal ini perlu “alasan” yang lebih terterima. Marten dan Winarni misalnya bisa menggunakan organisasi sosial kemasyarakatan untuk bisa turun melintasi desa-desa se Gorontalo.

Kedua, keterkenalan dalam hal ini popularitas (popularity) adalah tahap awal dalam kerangka survey. Tak dikenal maka tak mungkin disukai (ketersukaan/likeability). Biasanya, jika popularitas berada di atas angka 70%, maka ketersukaan dibawah 15 – 30% dibawahnya.

Maka jika dalam hal menaikkan popularitas masih menunggu dicalonkan dulu oleh partai, tentu akan ketinggalan dibandingkan yang lain. Dalam hal ketersukaan, biasanya beririsan erat dengan kepuasan publik pada kinerja tokoh tersebut.

Misalnya, walaupun Rachmat Gobel, Idah Syaidah, Roem Kono dan Elnino Mohi memiliki angka popularitas yang cukup tinggi, namun jika kinerja personalnya sebagai anggota legislatif dinilai publik “belum berkinerja dengan baik” tentu akan mempengaruhi angka ketersukaan publik, publik tak akan puas dengan kinerja elit yang telah dipilihnya.

Memang mereka berempat memiliki modal suara personal yang kuat, namun posisi mereka sebagai anggota legislatif memiliki keterbatasan dalam membuat kebijakan yang disukai publik.

Bagi kepala-kepala daerah seperti Idris, Marten, Nelson, Syarif, dan Hamim, hal itu bukan hal sulit. Mereka bisa membuat kebijakan populis dengan kapasitas mereka sebagai kepala daerah. Pada umumnya, publik lebih puas pada kinerja kepala daerah secara umum asalkan tidak membuat kebijakan yang tidak melukai hati publik.

Satu yang penting adalah bagaimana merumuskan pola pengenalan kinerja publik di daerahnya bisa diterima dan memuaskan warga di daerah lain. Hal ini bisa dimulai dengan memaksimalkan kinerja kehumasan di masing-masing Pemda.

Jika terbatas dalam ekspansi darat, bisa dilakukan dengan ekspansi udara melalui “digital champaign”. Sebagai contoh bagaimana survey Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan mulai menanjak di beberapa survey nasional, padahal mereka hanya kepala daerah dan bekerja di daerahnya saja, namun nama mereka bisa menasional.

Ketiga nama tersebut harus diakui banyak menyabet penghargaan dan apresiasi berskala nasional, sehingga nama mereka dianggap “qualified” untuk bisa memimpin nasional.

Ketiga, menjadi sangat penting untuk mulai membangun komunikasi poliitk yang hangat dengan elit-elit partai baik di level desa, kecamatan, kabupaten hingga nasional. Sebab, “perahu” menjadi penting sebagai prasyarat pencalonan.

Partai politik dalam konteks tertentu dan dalam masa-masa akhir penentuan biasanya mengabaikan hasil survey dalam penentuan kandidat yang diusung. Partai lebih mementingkan siapa yang “komunikasi” nya lebih “hangat”.

PELUANG YANG SELALU TERBUKA

Sebagai penutup, dalam politik tak ada yang tak mungkin. Sebab, siapa yang memiliki inovasi dalam politik, maka dia yang memiliki peluang lebih besar. Modal elektoral bukan sebagai hal mutlak, demikian pula dengan posisi strategis di partai politik hingga kemampuan finansial yang kuat jika tak ada inovasi politik yang menjadi bagian dari agenda “day to day politics”.

Masa depan politik lokal sangat terbuka, peluang pun masih terbuka. Uraian diatas adalah gambaran awal dari peta politik Gorontalo pasca Pilkada 2020 dan pra Pilgub Gorontalo nanti. Semoga bisa bermanfaat dalam merumuskan agenda-agenda politik masing-masing kandidat kedepan. (**)