Serahkan LKPD ke BPK RI, Wabup Bonebol Harap Kembali Raih WTP

Serahkan LKPD ke BPK RI, Wabup Bonebol Harap Kembali Raih WTP

19/03/2021 23:23 0 By Jeffry

Wakil Bupati Bonebol Merlan Uloli menyerahkan LKPD 2020 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo Dwi Sabardiana, Jumat (19/3/2021)

Hulondalo.id – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 (Unaudite) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo.

LKPD tersebut diserahkan langsung Wakil Bupati Bonebol Merlan Uloli kepada Kepala Perwakilan BPK RI Gorontalo Dwi Sabardiana, Jumat (19/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPK RI GOrontalo Dwi Sabardiana menyampaikan, LKPD yang diserahkan kepada BPK RI tersebut merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangan negara.

Hal ini kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang undang Keuangan Negara No 17 tahun 2003 pasal 31 dan Undang undang No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 56 ayat 3 yang mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.

“Jadi, LKPD Bonebol TA 2020 yang diserahkan pada 19 Maret 2021 ini sudah tepat waktu sesuai yang ditentukan dalam Undang-undang,” ujar Dwi Sabardiana.

Selanjutnya, kata Dwi, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan sesuai yang diamanatkan Undang undang Nomor 15 tahun 2004 pasal 17 ayat 2 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“BPK akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemda,” ujarnya.

Meski demikian, pelaksanaan pemeriksaan terinci oleh BPK akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah di daerah akibat kondisi pandemi covid-19 saat ini masih berlangsung.

“Kami juga akan mengikuti arahan dari BPK RI pusat, terkait kebijakan dan teknis pemeriksaan LKPD di masa pandemi ini. Namun, apapun kondisinya BPK akan tetap melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya berkualitas,” tegas Dwi Sabardiana.

Sementara itu, Wakil Bupati Merlan Uloli menyampaikan apresiasinya atas pelayanan terbaik yang diberikan oleh BPK RI sehingga LKPD tersebut selesai tepat waktu.

“Terima kasih atas bimbingan, ilmu dan petunjuk yang telah diberikan oleh BPK RI. Karena berbagai arahan tersebut kami terus memperbaiki laporan keuangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah,” kata Merlan.

Dirinya berharap, komunikasi diantara pemerintah daerah dengan BPK RI terus terjalin, sebab dalam menjalankan program di lembaga pemerintahan terkait kebijakan keuangan diakuinya masih harus banyak belajar dan membutuhkan arahan dari BPK RI.

“Mohon arahannya, jika ada yang keliru itu agar bisa diingatkan. Harapan kami Pemda Bonebol masih dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tandasnya. (Jeff/Adv)