Skema KPDBU RSUD Ainun Habibie, Pembahasan Terlama di DPRD Provinsi Gorontalo

Skema KPDBU RSUD Ainun Habibie, Pembahasan Terlama di DPRD Provinsi Gorontalo

18/11/2019 22:14 0 By Maman

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf menggelar konferensi pers pasca pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. (Rinto)

Hulondalo.id- Skema KPDBU dalam pembangunan RSUD Ainun Habibie, menjadi pembahasan terlama yang dilakukan DPRD Provinsi Gorontalo selama ini.

Materi ini kata Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, saat menggelar konferensi pers Senin (18/11/2019), telah dibahas dalam 17 kali pertemuan, dengan kurun waktu satu tahun.

Skema ini telah ditanda tangani persetujuannya oleh DPRD Provinsi Gorontalo dalam sebuah Rapat Paripurna. Proses selanjutnya kata dia, menjadi domain eksekutif dalam hal ini Pemprov Gorontalo.

Paris juga mengatakan, pelaksanaan Rapat Paripurna tersebut, sebelumnya telah dijadwalkan dan disepakati melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo, tanggal 4 November 2019.

Nantinya kata Paris, saat skema KPDBU RSUD Ainun Habibie dilaksanakan, maka akan menjadi ikon pertama di Indonesia, dan bisa menjadi studi komparasi bagi daerah lain.

Paris juga memberikan apresiasi terhadap ketujuh fraksi di DPRD provinsi Gorontalo, yang telah memberikan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna.

“Mudah-mudahan dengan pengembangan RSUD Ainun Habibie melalui skema KPDBU ini, bisa sesuai dengan harapan,” ungkap Paris.

Sebelumnya juga, saat memimpin Rapat Paripurna, Paris mengatakan, pembahasan KPDBU melibatkan telah melibatkan berbagai pihak, selain tentunya Pemprov Gorontalo.

Berbagai pihak dimaksud yakni, Tim Simpul, Tim KPDBU.Tim Konsultan, Kementerian Dalam Negeri, PT Penjamin Infrastuktur Indonesia (PII), BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kantor Perpajakan serta lembaga terkait lainnya. (Rinto)