Soal Insentif Nakes, Gubernur Rusli: Ada Anggaran, Namun Regulasinya Bagaimana

Soal Insentif Nakes, Gubernur Rusli: Ada Anggaran, Namun Regulasinya Bagaimana

30/06/2021 19:11 0 By Maman

Gubernur Rusli Video Conference Menkes Insentif Nakes

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie saat melakukan Video Conference dengan Menkes RI, Budi Gunadi terkait insentif Nakes. (foto:hms)

Hulondalo.id – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menyampaikan keluhan tenaga kesehatan (nakes) di Provinsi Gorontalo terkait insentif kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Rabu (30/6/2021).

Melalui sambungan video conference dari kediaman pribadi di Vila Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Gubernur mengatakan, insentif nakes untuk penanganan covid-19 di Provinsi Gorontalo fokus di dua tempat yang ditunjuk Kemenkes sebagai rumah sakit rujukan.

Kedua rumah sakit tersebut, RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang dikelola oleh Pemprov Gorontalo dan RSUD Aloe Saboe yang dikelola oleh Pemkot Gorontalo.

“Saat Pak Menkes yang lama, ada juknisnya, rumah sakit rujukan itu insentifnya dibayarkan melalui APBN, teman-teman di Kota Gorontalo tidak sempat menganggarkan, sehingga di APBN tidak (terbayarkan) APBD juga tidak (terbayarkan),” ucap Gubernur.

Kadis Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Sulaiman juga menjelaskan, insentif nakes di RSUD Aloei Saboe Kota Gorontalo tahun 2020, masih menyisakan hutang sekitar Rp5 miliar.

Tahun 2021 kata dia, dianggarkan di APBD Kota Gorontalo. Namun hanya Rp4 miliar. Tidak cukup untuk membiayai total tagihan setahun yang ditaksir sebesar Rp16 miliar.

Gubernur berniat membantu Pemkot Gorontalo, asalkan dibolehkan secara regulasi. Khusus untuk RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, sudah diantisipasi melalui APBD 2021. Pemprov mengalokasikan Rp14 miliar untuk insentif tenaga kesehatan.

Imbas dari belum terbayarkan insentif nakes tersebut, sejumlah dokter di RSUD Aloe Saboe pernah datang menyampaikan keluhannya. Pemprov Gorontalo juga akan berkonsultasi ke Kemendagri perihal boleh tidaknya Pemprov Gorontalo menalangi melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

“Sekarang kami punya anggaran untuk membayarkan ke Kota Gorontalo, tapi saya bilang saya ikut regulasinya. Sebab kemarin dokter dokter curhat ke saya belum semua terbayarkan pak menteri,” imbuhnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi meminta pihak terkait, duduk bersama mencari jalan keluar.

Kemenkes diinstruksikan segera menindaklanjuti dengan berkomunikasi hingga ke Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, dengan melibatkan perwakilan Kementrian Keuangan. Ia meminta ada solusi terbaik pekan ini juga, apakah insentif ditanggulangi melalui dana di Kemenkes atau Pemprov Gorontalo atau tetap diserahkan ke Pemkot Gorontalo. (Adv/Man)