Soal Klaim Kepemilikan Aset Objek Wisata Lombongo, KPK Bilang Begini

Soal Klaim Kepemilikan Aset Objek Wisata Lombongo, KPK Bilang Begini

24/07/2020 23:15 0 By Alex

Lombongo

Anggota Tim Korsupgah KPK, Mohammad Jonathan saat memberikan arahan melalui video konferensi pada rakor penyelesaian permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, Jumat (24/7/2020). (F. Haris/Humas)

Hulondalo.id – Status kepemilikan aset daerah objek wisata Lombongo sampai ke meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah), KPK pun berupaya menyelesaikan permasalahan aset yang kini diklaim Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Anggota Korsupgak KPK, Mohammad Jonathan mengatakan, dari segi dokumen objek wisata Lombongo sejatinya lebih kuat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal itu dilihat berdasarkan kronologis dan aset pelimpahan kewenangan personel, pendanaan, sarana prasarana dan dokumen (P3D).

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mempertimbangkan permohonan hibah yang disampaikan Bupati Bone Bolango kepada Gubernur Gorontalo untuk pengelolaan aset objek wisata Lombongo tersebut.

Soal permasalahan aset tersebut, sejatinya KPK tidak menginginkan salah satu pihak untuk menang atau kalah.

“Ini adalah aset milik pemerintah, aset negara, tidak boleh kita mengedepankan ego sektoral dari daerah masing-masing hanya untuk saling klaim,” kata Johanthan dalam rapat koordinasi secara virtual, Jumat (24/7/2020).

KPK lebih menekankan pada aspek pemanfaatan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan nilai komersialnya, serta kesiapan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tersebut.

Jonathan mengatakan, kesiapan sumber daya manusia dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan pengelolaan aset itu sangat penting agar jangan sampai aset yang awalnya dikelola oleh pemerintah, tetapi pada akhirnya jatuh ke yayasan yang dikelola oleh swasta.

“Dari segi pemanfaatannya masih bisa dirundingkan lebih cenderung ke mana. Dari segi label yang dikenal secara luas adalah Provinsi Gorontalo, memang mungkin letaknya ada di Kabupaten Bone Bolango. Tetapi aspek tata ruang dan program pariwisata, mungkin orang lebih mengenal tujuannya ke Gorontalo,” ketusnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menjelaskan kronologis dan riwayat status aset objek wisata Lombongo.

Menurutnya, aset Lombongo telah memiliki Sertifikat Hak Pakai 00005 tanggal 25 Januari 2018 dan Hak Pakai Nomor 00004 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo Cq. Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

Sertifikat tersebut masing-masing untuk tanah seluas 83.600 M2 dan 178.600 M2 yang terletak di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango.

Selain tanah, terdapat pula 7 unit aset bangunan milik Pemerintah Provinsi Gorontalo senilai Rp 2,7 Miliar.

“Saya berharap dengan mediasi KPK dan BPKP Provinsi Gorontalo, persoalan aset ini bisa segera diselesaikan dengan baik. Sesungguhnya ini bukanlah satu masalah karena Bone Bolango adalah bagian dari Provinsi Gorontalo,” kata Idris.(adv/alex)