SPM Kesehatan Hak Dasar Warga yang Wajib Dipenuhi 100%

SPM Kesehatan Hak Dasar Warga yang Wajib Dipenuhi 100%

10/07/2021 22:09 0 By Maman

Evaluasi SPM Kesehatan

Pertemuan Evaluasi Tahapan Implementasi SPM Bidang Kesehatan. (foto:hms)

Hulondalo.id – Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hak dasar warga, yang dilindungi undang-undang. Sebagai aparat dan pemerintah wajib memenuhinya.

“Jika yang minimal saja tidak terpenuhi apa gunanya pemerintah, karenanya sebagai aparat pemerintah mari kita maksimalkan implementasi SPM ini dimulai dengan base line data dan perencanaan yang baik”, ungkap Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki pada Pertemuan Evaluasi Tahapan Implementasi SPM yang dilaksanakan di Mangrove Eco Resort (MER) Marisa, Pohuwato.

Kegiatan yang dibuka Asisten I Setda Provinsi Gorontalo, Drs. Sukri Botutihe, MM ini, menyepakati sasaran 12 indikator SPM Kabupaten/Kota, menjadi dasar perhitungan tahun ini dan seterusnya, selama Permenkes nomor 4 tahun2019 masih berlaku.

Sesuai permenkes itu juga, sasaran SPM harus ditetapkan oleh kepala daerah diawal tahun berjalan, karena SPM adalah indikator kinerja kepala daerah yang harus 100% tercapai.

Permendagri Nomor 100 tahun 2018 juga menerangkan bahwa, tahapan SPM dimulai dengan pendataan atau pendataan sasaran, ini penting untuk pencapaian target 100%.

Kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, SH menyampaikan bahwa, penentuan sasaran dan lokus yang dilayani adalah salah satu strategi untuk mencapai target 100%.

“Sebagai hak konstitusional, SPM wajib dipenuhi, dalam hal penganggaran wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengalokasikan kegiatan lain. Jika tidak dipenuhi maka sanksinya pun sudah jelas diterima oleh daerah”, ungkap dr. Yana.

Dia menambahkan, dengan melaksanakan SPM sesuai standar yang dijelaskan dalam Permenkes nomor 4, maka permasalahan kesehatan dapat diatasi sejak dihulunya.

Dia berharap, pertemuan ini dapat ditindaklajuti sampai tuntas. Paling tidak kata dia, Kabupaten/Kota punya dokumen anggaran pemenuhan SPM yang akuntabel berdasarkan baseline data yang akurat.

Kegiatan yang dihadiri oleh pejabat pengampuh SPM Kabupaten/Kota dan Provinsi serta perwakilan puskesmas ini, dilaksanakan selama 2 hari dengan agenda utama menyepakati sasaran atau siapa lokus yang akan dilayani sesuai standar.

Pertemuan ditutup oleh Sekretaris Dinkes, Drs. Janni S. Kiai Demak.M.Ec.Dev. (Inkri/Adv)