Studi Tiru Cara Pemprov Jawa Barat Kelola Aset Daerah

Studi Tiru Cara Pemprov Jawa Barat Kelola Aset Daerah

09/06/2021 15:36 0 By Maman

Studi Tiru Pansus Aset Daerah DPRD Prov Gorontalo

Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Provinsi Gorontalo, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. (foto:hms)

Hulondalo.id – Studi tiru dilakukan Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Provinsi Gorontalo, terhadap cara Pemprov Jawa Barat pada pengelolaan aset daerah. Dipimpin Ketua Pansus, Thomas Mopili, dua lokasi didatangi di provinsi ini.

Pertama di DPRD Provinsi Jawa Barat, kedua di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. Ketua Pansus, Thomas Mopili mengatakan, kunjungan tersebut terkait implementasi PP nomor 28 tahun 2020 tentang, Perubahan PP nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Senin (7/6/2021), di DPRD Provinsi Jawa Barat, rombongan disambut Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat.

“Bisa dikata ini studi tiru, ingin melihat, mempelajari, kemudian membandingkan seperti apa sistem pengelolaan barang milik daerah yang dimiliki Provinsi Jawa Barat,” kata Thomas.

Jawa Barat kata Thomas, telah memiliki Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur ribuan aset. Berbagai rintangan dan permasalahan yang dihadapi Jawa Barat kata Thomas, pasti telah dilalui.

“Sehingganya kami bisa berguru dalam penerapan Ranperda nanti, karena di Provinsi Gorontalo ada ratusan aset, baik yang didalam maupun diluar daerah yang perlu diatur dan ditata dengan baik, bahkan bisa mendapatkan sumber PAD,” ujar Thomas.

Sementara itu, Sadar didampingi anggota masing-masing, Yosa Octora dan Sikon Djampi membenarkan apa yang disampaikan Thomas Mopili. Kompleksitas masalah aset kata dia, adalah banyaknya aset tanah pemerintah yang dikuasai oleh masyarakat.

“Dan aset yang dikelola pemerintah kabupatan/kota, bahkan yang dikerjasama dengan pihak swasta, ini perlu didata dan diatur dengan baik terutama oleh stakeholder,” kata Sadar Muslihat.

Dia menambahkan, DPRD punya peran dalam Perda Barang Milik Daerah bahwa, pelepasan dan penjualan aset harus melalui persetujuan DPRD.

Untuk pendalaman terhadap subtansi materi Ranperda, Selasa (8/6/2021), Tim Pansus Barang Milik Daerah mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Disini, tim diterima langsung Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dwi Agus Sulistyo. Agus Sulistyo menyampaikan bahwa, penekanan materi Perda berupa peminjaman, pelepasan/penjualan bahkan konflik yang dihadapi nanti, sudah termuat dalam pasal per pasal.

“Untuk mendukung penataan aset, Provinsi Jawa Barat didukung UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah serta pemanfaatan digitalisasi aset juga didukung terbentuknya Tim Penyelesaian Aset yang anggotanya terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Satker terkait,” tutupnya. (Inkri/Adv)