Sudahlah… Pilkada Sudah Selesai!!

Sudahlah… Pilkada Sudah Selesai!!

23/02/2021 23:33 0 By Syakir

Fanly Katili

Hulondalo.id – Perhelatan Pilkada kabupaten Gorontalo, selesai sudah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima, atau dengan kata lain ditolak. Sehingga proses perselisihan hasil pemilihan umum, telah berakhir.

Putusan ini secara otomatis memberi kepastian Hukum terhadap Pasangan Nelson Hendra sebagai Pemenang dalam Pilkada kabupaten Gorontalo.

Hal tersebut langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gorontalo dengan melakukan Pleno KPU pada tanggal 20 Februari tahun 2021 yang Kemudian melahirkan keputusan Nomor 50/PL.02.7- Kpt/7501/KPU-Kab/II/2021 tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil bupati terpilih Kabupaten Gorontalo.

Namun ternyata ambisi lawan politik yang notabenenya adalah Pesaing Nelson Hendra masih antusias ingin memenangkan pertarungan, yang memang sejak awal sangat optimis dengan gugatannya disemua lembaga peradilan pemilu yang hingga saat ini belum juga berakhir.

Namun semangat ini menarik untuk dijadikan tontonan menjelang pelantikan… Seolah memberikan gambaran bahwa Nafsu perebutan Kekuasaan dengan dalih Konstitusi, terbingkai dalam optimisme keyakinan bahwa kemenangan BAKAL TETAP dapat diraihnya dari Pasangan Nelson Hendra sebagai pemenang pilkada.

Hal inipun memberikan isyarat bahwa Kampanye Siap menang dan Siap kalah bukan lagi menjadi tujuan dalam berdemokrasi yang sehat dan cerdas.

Karena Hawa nafsu dalam merebut kekuasaan dari tangan Petahana menjadi harga mati, Meskipun dengan cara cara yang disediakan oleh Konstitusi.

Hampir dapat dipastikan bahwa Paslon yg masih melakukan upaya hukum lain setelah adanya Putusan MK terkesan Hanya Siap Menang tapi Tidak Siap Kalah.

Adanya Gugatan Salah satu Pasangan Calon ke PTUN seakan ingin memberikan opini lain bagi publik Gorontalo. Bahwasanya Putusan DKPP dan Putusan Mahkamah Konstitusi masih bisa dilakukan pengujian kepada lembaga PTUN.

Padahal menurut UU nomor 7 tahun 2017 Pasal 458 angka 13 tentang Pemilu JELAS menyebutkan bahwa; Sifat Keputusan DKPP adalah Final dan Mengikat. Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa kewenangan MK salah satunya adalah memutuskan perselisihan hasil pemilu di tingkat akhir.

Artinya Tidak ada Upaya hukum Lain yang bisa ditempuh setelah adanya Putusan DKPP dan Putusan MK. Sedangkan kewenangan PTUN hanyalah pengadilan yang memutus tingkat pertama yang fungsinya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa.

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa MK diberi kewenangan KHUSUS UNTUK MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILU DITINGKAT AKHIR.

Apalagi hingga saat ini negara belum mempunyai lembaga mahkamah etik yang bisa membanding ataumenguji putusan peradilan etik DKPP dan Menguji putusan MK.

Sehingga Upaya Calon pasangan yang mempermasalahkan Putusan DKPP ke PTUN kiranya sangat berpotensi sia sia. Karena sifat Mengikat putusan DKPP maupun MK berlaku secara umum dan tidak hanya dibatasi pada pihak pihak yang bersengketa semata.

Adapun persoalan legitimasi Ketua KPU Kabupaten Gorontalo yang ikut digugat karena menandatangani Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah melalui tahapan dan Prosedur serta perundang undangan yang berlaku di internal KPU.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam PKPU nomor 5 tahun 2020, yang intinya memerintahkan KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih paling lambat 5 hari setelah putusan MK.

Dimana Status Ketua KPU Kabupaten Gorontalo yang tadinya Pelaksana tugas, kini telah didefinitifkan oleh KPU RI berdasarkan SK nomor; 138/SDM 13-Kpt/05/KPU/II/2021 tentang penetapan ketua KPU Kabupaten Gorontalo.

Mungkin perlu adanya penegasan bhwa, Berstatus PLt pun Ketua KPU dibenarkan pemimpin jalannya Pleno KPU. Olehnya pleno yang telah dilakukan KPU Kabupaten Gorontalo telah sesuai amanah dan perintah aturan perundang undangan.

Disisi lain adanya upaya untuk mempengaruhi lembaga DPRD kabupaten Gorontalo untuk “Menunda Pelantikan” seolah memperjelas Ambisius untuk menggagalkan pelantikan Pasangan Nelson-Hendra.

Mungkin kita perlu belajar dari sikap negarawan salah satu pasangan calon pendatang baru dalam pilkada kemarin yakni Pasangan Nomor 3 Chamdi Mayang -Tommy, yang secara gentlemen mengakui kemenangan Nelson-Hendra dengan memberikan ucapan Selamat.

Hal ini menandakan sifat kedewasaan kaum Milenial terhadap cara berdemokrasi yang sehat dan menjadikan pertarungan politik sekedar ambisi untuk membangun, bukan Ambisius merebut kekuasaan.

Harusnya kini para elit dan pasangan calon yang menjadi kompetitor pada pilkada 2020 kembali bersatu demi perjuangan bersama dengan kemampuan masing masing untuk kepetingan rakyat Kabupaten Gorontalo, dalam mewujudkan Kabupaten Gemilang yang sesungguhnya.

Harusnya para elit turut medorong pembelajaran politik kepada masyarakat tentang kompetisi berpolitik yang santun dan mengahargai putusan lembaga negara yang telah dipercayakan UU dalam menjalankan fungsinya.

Sekiranya masyarakat tidak hanya menikmati pesta demokrasi, namun juga ikut tercerahkan dan cerdas dalam memahami kondisi yang semestinya.

Sehingga opini negatif yang sering bersarang dalam pikiran “Sesat” publik untuk para politisi tidak semakin tumbuh dan mengakar. (Fanly Katili)