Sulitnya Mendapatkan Pupuk Dikeluhkan Warga Monano

Sulitnya Mendapatkan Pupuk Dikeluhkan Warga Monano

06/07/2021 14:59 0 By Maman

Alhamid Otoluwa

Anggota DPRD Gorontalo Utara, Alhamid Otoluwa.

Hulondalo.id – Warga Kecamatan Monano mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Senin (5/7/2021), mereka mendatangi kantor DPRD Gorontalo Utara, yang ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Anggota DPRD Gorontalo Utara, Alhamid Ishak Otoluwa mengatakan, semua keluhan yang ada, sudah ditampung khususnya Komisi II. Keluhan kali ini kata Alhamid, penyaluran pupuk yang belum berkesesuaiann dengan harapan mereka. Misalnya, saat petani akan mengambil atau menjemput pupuk, harus dimintai KTP.

Ketika nama di KTP tersebut berbeda dengan nama yang ada di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), maka pengecer kata Alhamid, belum bisa memberikan pupuk yang ada, berdasarkan ketentuan yanga ada.

“Ini membuat masyarakat kecewa, masyarakat berharap, aturan seperti itu tidak akan mempersulit masyarakat,” ujar Alhamid, usai menerima keluhan tersebut.

Alhamid menyarankan, ketika ada nama atau NIK yang belum berkesusaian, agar menghubungi Kepala Desa, koordinasi tentang hal tersebut. Sehingga ini bisa dicarikan solusi.

“Kepala Desa bisa menjelaskan itu benar-benar masyarakatnya, dan untuk ketentuan kewajiban yang ada, Kepala Desa akan buatkan surat keterangan itu, agar masyarakat puas dengan proses pelayanan lebih cepat, itu harapan masyarakat,” jelas Alhamid.

Keluhan lainya juga kata Alhamid, ada pengecer yang tinggal di Kecamatan Anggrek, kiosnya di Kecamatan Monano dan dibolehkan untuk menjadi pengecer di Kecamatan Monano. Masyarakat berharap, kedepan pengecer yang ada di Kecamatan Monano harus tinggal disitu.

“Ini yang diharapkan untuk dapat diluruskan, kalau dipikir juga, bagaimana bisa maksimal proses pelayanan kepada masyarakat sementara pemiliknya dianggrek,” tambahnya.

Alhamid juga menyampaikan, kedepan perekrutan pengecer yang ada dimasing-masing wilayah kecamatan, harus ada keterlibatan OPD terkait. Jika tidak melibatkan OPD, bagaimana pemerintah untuk melakukan pengawasan.

Pengecer yang ada sekarang itu, hanya distributor pupuk yang mengangkat mereka dan tidak melibatkan unsur pemerintah, sehingga proses pengawasan pemerintah seperti apa kalau seperti itu modelnya,” jelas Alhamid.

“Saya sendiri mengatakan, ini tidak boleh dan ini harus melibatkan pemerintah daerah karena pemerintah daerah ini adalah salah satu pelaksana tugasnya Bupati, disitu kedudukannya, sehingga saya harapkan ini semua bisa lebih maksimal ketika ada nilai kehadiran dan keterlibatan pihak pemerintah yang ada disitu,” sambung Anggota DPRD Dapil Anggrek-Monano. (Prin/Adv)