Tahun 2021, Sudah 991.340 Orang di Gorontalo Terlindungi JKN-KIS

Tahun 2021, Sudah 991.340 Orang di Gorontalo Terlindungi JKN-KIS

22/12/2020 17:16 0 By Alex

JKN KIS Gorontalo


Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim bersama Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari di sela-sela penandatanganan kerjasama program Jamkesda terintegrasi JKN-KIS di Hotel Aston Gorontalo, Selasa (22/12/2020).(F. Haris/Humas)

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama BPJS Kesehatan menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan program Jaminan kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Selasa (22/12/2020).

Melalui kerjasama tersebut, Gorontalo menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan untuk masyarakat pada Tahun 2021 mendatang.

“Gorontalo merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memberikan komitmennya. Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi atas niatan mulia pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo yang berkeinginan kuat mendaftarkan penduduknya menjadi peserta JKN-KIS,” kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari.

Dikatakan Andayani, secara nasional hingga saat ini jumlah peserta JKN-KIS sebanyak 223 Juta atau setara dengan 83% dari total penduduk Indonesia. Khusus untuk Gorontalo hingga Desember 2020, jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan melalui program JKN-KIS sebanyak 991.340 jiwa atau mencapai 83,3% dari jumlah penduduk 1.189.685 Jiwa.

Meski masih terdapat sisa 16,7% atau 198.345 jiwa penduduk Gorontalo yang belum terdaftar peserta JKN-KIS, Andayani optimis seiring sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, kepesertaan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 dapat mencakup seluruh penduduk atau Universal Health Coverage (UHC).

“Jika pemerintah daerah di Gorontalo mempunyai komitmen untuk memberikan perlindungan di atas 95% untuk tahun 2021, artinya Gorontalo mempunyai komitmen yang lebih tinggi secara Nasional yang baru mencapai 83%,” katanya.

Terpisah, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menuturkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo pernah mencapai UHC jaminan kesehatan pada tahun 2013, 2014, 2017, dan 2018. Namun seiring berubahnya regulasi tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan, maka program Jamkesda pun harus menyesuaikannya.

Perubahan regulasi yang dimaksud antara lain, adanya penyesuaian iuran yang dibayarkan pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang saat ini ditetapkan sebesar Rp 37.800 per jiwa.

Kemudian adanya kewajiban pemerintah daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang mengamanatkan pemerintah daerah bertanggung jawab menanggung besaran kontribusi untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

“Kewajiban ini tentunya semakin memberatkan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemprov Gorontalo melakukan langkah dengan menyeleksi kembali penduduk yang akan didaftarkan dengan mekanisme verifikasi dan validasi kepesertaan yang diharapkan selesai pada 10 Januari 2021,” katanya.(adv/alex)