Target Pemkot Gorontalo, Agustus 2021 Program PEN Mulai Direalisasikan

Target Pemkot Gorontalo, Agustus 2021 Program PEN Mulai Direalisasikan

22/07/2021 21:31 0 By Maman

Rapat Evaluasi PEN Kota Gorontalo

Rapat efektivitas pemanfaatan dana PEN di Kota Gorontalo secara virtual. (foto:hms)

Hulondalo.id – Bulan Agustus 2021 mendatang, Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan program dan kegiatan yang dibiayai Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mulai direalisasikan.

Dalam rapat efektivitas pemanfaatan dana PEN di Kota Gorontalo secara virtual, Kamis (22/7/2021), Kepala Bapppeda Kota Gorontalo, Meydi N. Silangen menjelaskan, keterlambatan pemanfaatan dana pinjaman daerah tersebut antara lain, adanya penyesuian item kegiatan yang mengalami perubahan.

“Perubahan dimaksud yakni, rencana melaksanakan pembangunan kota baru, PT. SMI memberikan estimasi waktu penyerapan dana PEN yang akan membiayai proyek tersebut cukup sempit,” ujar Meydi Saat usai mendampingi Walikota Gorontalo, Marten Taha pada rapat evaluasi efektivitas anggaran PEN.

Ia menerangkan, pihak yang ditunjuk Kemenkeu RI sebagai pengelola itu, hanya memberikan waktu sampai tahun 2022. Sementara, untuk pembangunan kota baru tersebut membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun.

“Kita tidak mampu melakukan efektivitas pelaksanaan kota baru sampai tahun 2022. Karena kota baru ini berkatian dengan pengadaan tanah. Setelah dilakukan review melibatkan kantor pertanahan, selesainya bisa sampai 2024,” ungkap Meydi.

“Sementara waktu yang diberikan, maksimal penyerapan anggarannya harus tuntas pada tahun 2022, otomatis tidak mungkin dilaksanakan,” tambah wanita yang akrab disapa Novi itu.

Sehingganya kata Meydi, anggaran pembangunan kota baru ini, akan diarahkan untuk membiayai enam program yang tak kalah pentingnya. Enam program itu adalah, kata Meydi, peningkatan jalan Lupoyo Cs, perbaikan saluran seluruh kecamatan dalam kota dalam rangka penanganan genangan air dan banjir, perbaikan PJU yang lampunya akan digantikan ke LED termasuk sarana prasarana lainnya.

“Kemudian usulan penambahan jumlah Damkar, armada kebersihan akan ditambah, dan yang terakhir, penambahan Alkes di RSAS untuk penanganan Covid,” imbuhnya.

“Alhamdulillah, usulan ini disetujui DJPK dan SMI, sehingga arahan pak wali dalam rangka efektivitas, besok kita tindak lanjut dengan OPD terkait,” ujar Novi.

Sebab kata Meydi, sebelum mencairkan dana itu, akan dilakukan review dengan Inspektorat Daerah (ITDA). Termasuk membahas isi perjanjian, karena adanya perubahan kegiatan.

“Itu yang pertama, yang ke dua adalah persiapan dokumen review, kita upayakan sebelum 4 Agustus sudah selesai, jika sudah selesai, kita akan langsung kirim dokumen hasil reviewnya,” kata Meydi.

Meydi juga menyampaikan, dalam rapat evaluasi itu, DJPK dan PT. SMI juga melakukan evaluasi dana efektif yang sudah ditransferkan ke RKUD sebesar, Rp 38 Miliar.

Dia mengakui bahwa, sampai dengan hari ini belum ada penarikan. Sebab kata Meydi, pihaknya menargetkan minggu ketiga Agustus semuanya sudah jalan. Sebenarnya lanjut Novi, sudah ada beberapa kontrak yang selesai, dan dalam persiapan SPP. Yang belum selesai adalah, pengadaan Alkes di RS Otanaha.

“Kemarin sudah dilakukan review oleh Inspektorat terhadap beberapa kegiatan usulan terkait dengan Alkes. Tapi, setelah dilakukan pendalaman, tim medik mengusulkan ada beberapa alkes yang harus diganti. Otomatis dipending lelangnya. Tapi tidak lama lagi akan kembali dilelang karena lewat e-Cataloq. Jenis kegiatannya tetap sama, hanya alkes yang beda,” ungkap Novi. (Inkri/Adv)