Tarif Retribusi Berlaku di Wisata Botutonuo, Begini Penjelasan Wabup Merlan

Tarif Retribusi Berlaku di Wisata Botutonuo, Begini Penjelasan Wabup Merlan

11/11/2021 20:50 0 By Jeffry

Wabup Bonebol Merlan Uloli saat mensosialisasikan perda terkait penerapan tarif retribusi bagi warga di kawasan tempat wisata Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bonebol, Kamis (11/11/2021). (F. Onal/Prokopim)

Hulondalo.id – Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) dalam menerapkan tarif retribusi di tempat wisata Botutonuo, Kecamatan Kabila mendapat penolakan dari sebagian warga setempat.

Pasalnya, sebagian masyarakat tersebut mengklaim pemungutan itu justru akan membuat pengunjung di tempat wisata Botutonuo berkurang.

Hal ini pun coba dijelaskan oleh Pemda Bonebol dengan mensosialisasikan kepada seluruh warga agar permasalahan tersebut cepat selesai.

Wakil Bupati Merlan Uloli menjelaskan, bahwa penerapan tarif retribusi ini sudah sesuai Peraturan Daerah (perda) no 29 tahun 2018 yang mengatur tarif retribusi bagi tempat wisata. Dimana perda tersebut merupakan revisi dari perda no 10 tahun 2011 yang mengatur tempat pelelangan ikan.

“Jadi dasar penerapan retribusi ini sudah ada perdanya, yakni Perda no 10 dan dirubah menjadi perda no 29 tahun 2018. Sudah 3 tahun Perda itu berjalan, baru sebulan ini diterapkan, tapi ada penolakan dari masyarakat,” ujar Merlan usai mensosialisasikan penerapan retribusi bagi warga sekitar desa Botutonuo Kamis (11/11/2021).

Sehingga melalui sosialisasi ini pihaknya kembali mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa penerapan tarif retribusi ini harus dijalankan.

“Sebelum perda 29 ini lahir kita sudah sosialisasi, tapi masyarakat menolak. Makanya kami bersama Kabag Hukum kembali lakukan sosialisasi, termasuk sanksi bagi yang menolak dan menghalang-halangi perda,” tambah Merlan.

Meskipun begitu, pihaknya tetap menerima berbagai usulan dari masyarakat dan akan mengkaji kembali setiap usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui sosialisasi tersebut.

“Tentunya ini masih berproses, sebelum kajian itu turun kami tetap lakukan bea retribusi sesuai perda. Tapi untuk Sabtu-Minggu besok itu belum kita lakukan pungutan karena masih menunggu rekomendasi RDP ditandatangani,” tandasnya.(Jeff)