Teken Perjanjian Kinerja, Badan Keuangan Gorontalo Diminta Pacu Program OPD

Teken Perjanjian Kinerja, Badan Keuangan Gorontalo Diminta Pacu Program OPD

26/01/2021 14:44 0 By Alex

Perjanjian Kinerja

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Selasa (26/1/2021). (F. Haris/Kominfo)

Hulondalo.id – Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo menandatangani perjanjian kinerja tahun 2021, bertempat di Hotel Aston, Selasa (26/1/2021).

Perjanjian kinerja berisi janji setiap pejabat kepada atasan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam perjanjian tersebut juga dituangkan kewajiban atasan untuk melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

“Perjanjian kinerja ini adalah komitmen yang harus dibangun bersama agar tugas-tugas yang dipercayakan pimpinan berjalan dengan baik,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.

Perjanjian kinerja merupakan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memacu percepatan pelaksanaan program kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Melalui perjanjian kinerja itu, diharapkan realisasi anggaran dan fisik sudah bisa mencapai 80% pada bulan Agustus 2021.

“Percepatan pelaksanaan program kegiatan itu tidak semata-mata menghabiskan anggaran. Tetapi yang terpenting adalah dampak dari pemanfaatan anggaran pemerintah itu untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Idris.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim mengatakan, pihaknya memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Sebagai SKPD, pada tahun 2021 Badan Keuangan mengelola anggaran sebesar Rp 282 Miliar yang terdiri dari belanja operasional, belanja barang dan jasa, serta belanja bagi hasil.

Sedangkan sebagai SKPKD, anggaran yang dikelola sebesar Rp 1,904 Triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Tanggung jawab dan wewenang Badan Keuangan sangat berat. Oleh karena itu kami akan selalu mengedepankan integritas, profesionalisme dan selalu bekerja dengan semangat kebersamaan,” pungkasnya.(adv/alex)