Temuan BPK, Penyampaian LPJ Dana Desa & ADD di Simalungun Masih Rendah

Temuan BPK, Penyampaian LPJ Dana Desa & ADD di Simalungun Masih Rendah

12/07/2020 19:30 0 By Maman

Kantor Bupati Simalungun. (foto:istimewa)

Hulondalo.id (Pematang Raya) – Temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, hingga 11 Mei 2020, baru 15% pemerintah desa di Kabupaten Simalungun, menyampaikan Laporan Pertanggujawaban terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019.

Selebihnya kata Responder Resmi BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Ratama Saragih, belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban tersebut, kepada Pemkab Simalungun. Sabtu (11/7/2020), Ratama mengatakan, temuan BPK tersebut sebagaimana dijelaskan dalam LHP Nomor 59.C/LHP/XVIII.MDN/06/2020, tanggal 25 Juni 2020.

Berdasarkan dokumen monitoring penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD pada posisi 11 Mei 2020, jumlah desa yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sangat rendah yakni, kurang dari 15%.

Surat Pertanggungjawaban Dana Desa yang belum disampaikan kata dia, nilai anggarannya sebesar Rp. 261.268.771.700,00 dan dana ADD Rp. 114.479.075.380,00. Rinciannya, LPJ TA. 2019 tahap I ada 334 Desa belum menyerahkan LPJ dengan nilai Rp. 50.909.371.620,00.

Sedangkan tahap II kata dia, ada 343 Desa/Nagori dengan nilai, Rp. 104.593.568.040,00. Tahap III ada 351 Desa dengan nilai Rp. 114.479.075.380,00.

Jejaring Ombudsman ini juga mengingatkan bahwa, batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban DD dan ADD adalah 1 bulan setelah berakhir tahun anggaran berkenaan. Faktanya kata Ratama, sebagian pemerintah desa baru menyerahkan LPJ pada bulan Maret 2020.

“Aparat Penegak Hukum perlu mengambil tindakan yang tegas kepada pejabat yang bertanggungjawab,” kata Ratama.

Sejumlah regulasi juga disampaikannya, dan menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa dan ADD antara lain, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan, Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagori di Kabupaten Simalungun Tahun anggaran 2019, tanggal 10 Januari 2019.

“Temuan ratusan miliar rupiah ini, tidak dapat diyakini kebenaran peruntukkannya, dan berpotensi membuka dugaan penyalahgunaan keuangan,” ungkap Ratama. (PP)