Tenang! Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 RSAS dan RS Ainun Pasti Cair

Tenang! Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 RSAS dan RS Ainun Pasti Cair

29/06/2020 23:22 0 By Alex
Insentif Tenaga Kesehatan

Direktur RSAS Kota Gorontalo Andang Ilato usai mengikuti rapat bersama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membahas insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di rumah sakit rujukan, Senin (29/6/2020).

Hulondalo.id – Tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Gorontalo, yaitu Rumah Sakit Aloei Saboe (RSAS) dan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) insentifnya tengah diperjuangkan.

Hal itu terungkap pada rapat yang dipimpin langsung Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama sejumlah pejabat terkait, Senin (29/6/2020).

Direktur RSAS, Andang Ilato menyebut, insentif tenaga kesehatan di RSAS khususnya yang menangani pasien Covid-19 akan dibebankan pada anggaran Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Pemberian insentif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes/KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang pedoman pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Dikatakan Andang, insentif tersebut akan diajukan setiap bulan dan akan dicairkan ke rekening rumah sakit setelah dilakukan verifikasi.

“Setelah itu, kita teruskan ke rekening masing-masing. Jadi tidak usah ada kekhawatiran untuk tenaga medis yang sedang melakukan pelayanan, hak hak mereka akan senantiasa dipenuhi,” kata Andang.

Sementara itu, Direktur RS Ainun, Yana Yanti Suleman menambahkan, selain tenaga kesehatan, pihaknya juga memungkinkan akan melakukan pembayaran insentif kepada tenaga non kesehatan sesuai instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020.

“Insentif tenaga non kesehatan sudah dirapatkan dan dibahas bersama biro hukum, dan itu memungkinkan. Draftnya sudah ada, insya Allah dalam waktu dekat Pergub akan turun dan kebutuhan untuk pembayaran insentif akan segera terealisasi,” kata Yanti.

Di RS Ainun, pihaknya pun telah menyediakan anggaran sebesar Rp 900 Juta yang akan dibagi per masing-masing golongan.

“Jadi ada yang dokter spesialis, dokter umum, penunjang kesehatan dan penunjang lainnya, kemudian ada tenaga non medis,” sambung Yanti.

Namun demikian, tambah dia, besaran pembayaran insentif tetap akan mengikuti rumus perhitungan berdasarkan aturan Kemenkes.

 

Jokowi Perintahkan Insentif Tenaga Kesehatan Segera Dicairkan

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas di kantor Kepresidenan di Jakarta, Senin pagi, menumpahkan kekecewaannya lantaran proses pencairan insentif tenaga kesehatan yang dinilainya berbelit-belit.

Jokowi pun meminta pencairan insentif tenaga medis harus dipercepat.

“Selanjutnya saya minta agar pembayaran reimbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 ini dipercepat pencairannya,” kata Jokowi, dikutip dari detik.com.

“Misalnya yang meninggal itu harus segera di apa itu, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-bertele. Kalau aturan di permennya berbelit-belit ya disederhanakan,” sambung Jokowi.

Sehubungan dengan hal itu, Direktur RSAS Andang Ilato juga mengakui, verifikasi penagihan insentif tenaga kesehatan memang cukup ketat.

Menurutnya, verifikasi penagihan dilakukan secara berjenjang dan juga hati-hati dalam proses ini karena untuk menghindari klaim yang masuk dalam area dispute (ketidaksesuaian antara hasil atau fakta pelayanan di lapangan) dengan klaim-klaim yang diajukan.

“Ini juga verifikasinya agak ketat, mulai dari BPJS, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, oleh Kemenkes, bahkan BNPB juga bisa melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan kita. Ini yang kita jaga jangan sampai kemudian klaim kita masuk dalam ranah yang dispute,” kata Andang.(adv/alex)