Teruntuk Spekulan, Catat! Antrian BBM Seluruh SPBU Gorontalo Akan Ditertibkan

21/11/2019 19:43 2 By Alex

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memimpin langsung Tim Gabungan Pemprov Gorontalo dan Ditlantas Polda Gorontalo melakukan penertiban antrian spekulan BBM di SPBU Ulapato, Telaga, Kamis (21/11/2019). Ada 5 unit sepeda motor dengan tangki modifikasi diamankan pihak kepolisian.

Hulondalo.id – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memimpin langsung penertiban antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kamis (21/11/2019).

Penertiban antrian BBM ini akan berlangsung masif di seluruh SPBU di Provinsi Gorontalo. Polda Gorontalo di semua unit turut diterjunkan untuk melakukan penertiban. Polisi lalu lintas bertugas untuk memeriksa kelengkapan peralatan bermotor. Sementara unit Reskrim untuk memantau pidana pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM secara ilegal.

“Akhir-akhir ini banyak keluhan di masyarakat di seluruh Provinsi Gorontalo yang butuh BBM, mulai dari Bone Bolango sampai dengan Pohuwato. Penyebabnya, antrian yang begitu panjang yang terinformasi banyak yang beli hanya untuk dijual kembali,” kata Gubernur Rusli Habibie yang memimpin Tim gabungan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo.

Lokasi pertama yang menjadi percontohan yakni di SPBU Ulapato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Di lokasi, polisi mengamankan sedikitnya 5 unit sepeda motor dengan tangki mesin besar. Mereka diduga sering bolak balik SPBU untuk mengisi premium dan dijual lagi kepada pengecer di depot-depot.

Penertiban ini untuk merespon berbagai laporan masyarakat yang gerah dengan aksi sejumlah spekulan. Oknum warga sengaja memborong premium bersubsidi dalam jumlah besar secara berulang dan memicu antrian yang mengular di sejumlah SPBU.

Gubernur Rusli Habibie mengingatkan, praktik spekulan premium untuk diecer kembali dilarang sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Pasal 53 poin a,b,c,d masing-masing menjelaskan setiap pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga tanpa izin diberi hukuman penjara dan denda. Hukuman penjara bervariasi antara 3 hingga 5 Tahun dan denda antara Rp 30 Miliar hingga Rp 50 Miliar.

“Yang jelas kalian dilarang membeli untuk dijual kembali. Persoalan ini untuk kebutuhan makan pak gubernur? Mencari nafkah itu urusan lain. Kalian bisa cari makan yang halal tidak seperti ini. Nanti sama dengan penjual narkoba, sudah jelas-jelas dilarang masih dijual dengan alasan untuk cari nafkah,” kata Gubernur kepada sejumlah spekulan.

Praktik spekulan premium ini diduga sudah berlangsung lama. Modusnya beragam di antaranya dengan memarkir kendaraan bermotor di SPBU sejak malam untuk menunggu diisi keesokan hari. Bahkan, beberapa oknum sopir mikrolet angkutan kota, ada yang lebih memilih menjual kembali premium ke pengecer daripada menarik mobilnya untuk angkutan umum.(adv/alex)