Tingkatkan Indeks Demokrasi di Gorontalo, Pemda Berikan Ruang Aspirasi

Tingkatkan Indeks Demokrasi di Gorontalo, Pemda Berikan Ruang Aspirasi

12/03/2020 16:33 0 By Alex

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, memberikan arahan pada kegiatan FGD Indeks Demokrasi Indonesia 2019 di hotel Maqna, Kamis ( 12/3/2020). (F. Adit/humas)

Hulondalo.id – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Gorontalo tahun 2018 tercatat 72,59, lebih tinggi 0,20 poin dari IDI Nasional. Sementara aspek kebebasan sipil mencapai 79,33 Tahun 2018, dan aspek lembaga demokrasi sebesar 76,26 di tahun 2018.

Hal itu terungkap pada Focus Group Discussion (FGD) IDI yang digelar di Maqna Hotel Kota Gorontalo, Kamis (12/3/2020).

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba pun berharap indeks demokrasi di Gorontalo yang masuk kategori sedang ini semakin baik kedepan. Pihaknya terus mendorong kehidupan berdemokrasi dengan memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat.

“Kita semua berharap kinerja demokrasi dapat terus ditingkatkan hingga mencapai kategori demokrasi-baik dengan menyentuh skor di atas 80,” kata Sekretaris Daerah Darda Daraba.

Menurutnya, suasana kebebasan berekspresi akhir-akhir ini semakin dirasakan oleh masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

“Ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka dan lebih terbuka terhadap aspirasi yang berkembang dewasa ini,” ucap Darda.

Selain itu, dewasa ini tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih transparan dalam aspek perencanaan dan penganggaran, terutama perencanaaan yang berpihak pada masyarakat bawah sudah sangat menggejala.

“Gejala ini merupakan manifestasi dari tumbuhnya kesadaran masyarakat daam berdemokrasi. Kesadaran yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat juga merupakan wujud nyata dari pembangunan yang berpusat pada manusia,” katanya.

Sebelumnya, informasi dalam penghitungan IDI dikumpulkan melalui pengukuran terhadap determinasi, dinamisasi dan harmonisasi demokrasi dengan melakukan review Koran maupun review dokumen seperti Perda, Pergub, Surat Keputusan, dan APBD menurut fungsi dan lainnya.

Selain Koran, juga dikumpulkan melalui kegiatan seperti FGD, yang nantinya akan dilengkapi dengan wawancara mendalam.

Kegiatan FGD akan berlangsung selama 2 hari yang diikuti oleh 27 peserta dari berbagai institusi seperti, LSM, organisasi pemuda, OPD pemerintah dan jurnalis.(adv/alex)