Tok! Perubahan APBD Provinsi Gorontalo 2019 Disetujui, Angkanya Naik Rp 1,14 Miliar

Tok! Perubahan APBD Provinsi Gorontalo 2019 Disetujui, Angkanya Naik Rp 1,14 Miliar

29/07/2019 20:35 0 By Alex

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf usai penandatanganan persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2019, Senin (29/7/2019).

Hulondalo.id – DPRD Provinsi Gorontalo akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2019 pada rapat paripurna ke 223, Senin (29/7/2019).

Terungkap, target pendapatan daerah dalam Ranperda tentang Perubahan APBD 2109 Rp 1.956.802.817.956,06 naik Rp 1.136.223.700,00 atau 1,60% dari target pendapatan daerah dalam Perda APBD 2019 senilai Rp 1.955.666.594.256,06.

Sementara untuk belanja daerah mengalami peningkatan Rp 62.257.668.787,49 atau naik 3,18%. Sedangkan untuk pembiayaan daerah sejumlah Rp 61.121.445.087,49.

“Beberapa perubahan asumsi dasar pendapatan belanja dan pembiayaan daerah pada perubahan APBD Tahun 2019 sebagaimana yang telah disampaikan adalah hasil pembahasan antara banggar dan TAPD Provinsi Gorontalo,” ungkap Wakil Gubernur Idris Rahim saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Gubernur Rusli Habibie.

Perubahan APBD tahum 2019 tetap fokus pada 8 program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.

Olehnya, Wakil Gubernur Idris Rahim mengimbau kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan langkah percepatan dalam waktu yang singkat agar perubahan APBD 2019 tersebut dapat terserap dengan baik.

“Setelah ditandatangani perubahan APBD 2019, waktu efektif tinggal empat setengah bulan lagi. Untuk itu para pimpinan OPD segera melakukan langkah cepat, agar perubahan perubahan APBD 2019 dapat terserap dengan baik. Demi kepentingan masyarakat dan tetap memperhatikan kualitas,” kata Wakil Gubernur Idris Rahim.

Dokumen Ranperda Perubahan APBD 2019 tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri Kemendagri (Kemendagri) paling lambat 15 hari kerja. Hasilnya kemudian akan ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD 2019.(usman)