Urgensi Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pembangunan Politik

Urgensi Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pembangunan Politik

15/10/2020 08:40 0 By Yadin

Komisioner KPU Pohuwato, Firman Ikhwan.

Hulondalo.id – Pada Pemilu 2019, eksistensi pemilih muda semakin banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan, bahkan para kandidat yang kala itu maju dalam kontestasi Pilpres dan Pileg Nasional dan Lokal, saling “berebutan” meraih simpati pemilih muda.

Hal ini di dorong oleh potensi dan peranan politik pemilih muda dalam pembangunan politik, tak hanya sebagai lumbung suara, pemilih muda adalah generasi penentu masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pemilih muda dapat disebut sebagai pemilih yang terkategorisasi menurut rentang usia sekitar 17-38 Tahun (atau dibawah usia 17 Tahun tapi sudah atau pernah menikah), di dalamnya ada yang digolongkan sebagai pemilih pemula, yakni mereka yang baru pertama kali mengikuti Pemilu/Pemilihan.

Kata lain yang seringkali digunakan untuk mengidentifikasi pemilih muda ini adalah pemilih milenial yang dari segi usia terpaut di antara 17-21 tahun. Namun demikian, dalam sekian banyak perbincangan itu, pokok-pokok bahasan yang lebih menonjol adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih muda terutama disaat pencoblosan, atau dapat dikatakan (jika tidak berlebihan) sebagai komoditi politik.

Tentu saja hal ini didasari atas signifikansi jumlah pemilih muda, pada Pemilu 2019 jumlah pemilih muda milenial di klaim terbanyak dalam sejarah yakni sebesar 31,2% dari total DPT 192.828.520, atau sebanyak 60.345.070 dengan range usia diantara kurang dari 20-30 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa pemilih muda merupakan basis dukungan yang sangat besar untuk meraih kemenangan dalam kontestasi Pemilu atau Pemilihan.

Di Pohuwato sendiri, dari total 102.540 Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pilkada 2020, terdapat sejumlah 48.264 atau sekitar 46% Pemilih yang berusia 17-35 tahun.
Belum lagi, menjadi pengetahuan umum bahwa perilaku pemilih muda disebut “tidak stabil” dan seringkali menyumbang angka golput dalam setiap kali hajatan Pemilu/Pemilihan. Pemilih Muda dalam pemilu, meminjam apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH, “mereka berada dalam pusaran antara antusiasme dan apatisme politik”.

Ambiguitas perilaku politik itu akan berpengaruh pada preferensi politik pemilih muda sehingga dapat mempengaruhi pula tinggi dan rendahnya partisipasi mereka pada setiap Pemilu maupun Pemilihan. Apabila kesadaran politik mereka terbangun dan saluran politik mereka terfasilitasi dengan baik, akan berdampak pada meningkatnya angka partisipasi Pemilih Muda, namun sebaliknya, apabila citra atau image politik aktor politik yang tampil di media, terutama di media sosial dan media daring, buruk, penuh dengan intrik, dan dilingkari oleh isu-isu korupsi, maka barang tentu ini akan menebalkan rasa “apatisme” mereka terhadap politik secara umum.
Preferensi politik adalah pilihan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang (Greenstein; 1975).

Secara sederhana dapat dijabarkan bahwa preferensi politik, utamanya di kalangan Pemilih Muda, erat kaitannya dengan kesadaran (rasionalitas) yang terbentuk dari akumulasi pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap isu-isu politik secara umum dan pengaruh lingkungan sekitar terutama keluarga. Faktor pendidikan, kelas sosial-ekonomi, pengalaman berorganisasi di kalangan Pemilih Muda merupakan faktor yang paling berpengaruh.
Namun dari segi jumlah dan prosentase, terkesan masih relatif sedikit Pemilih Muda yang tertarik dan ikut terlibat secara langsung dalam politik atau bahkan dalam penentuan kebijakan politik di skala nasional dan lokal. Umumnya sikap politik mereka cenderung dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, semisal preferensi politik ayah dan ibu, suami atau istri dan kerabat dekat. Tak luput pula akses politik mereka di panggung-panggung politik elit masih dianggap sebagai “pemula”, atau “baru belajar”, sehingga menyulitkan Pemuda dalam mengekspresikan tindakan politiknya dengan tepat. Selain itu sikap yang cenderung masih “labil” tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan eksternal lainnya yaitu asupan informasi yang tersedia secara melimpah di media sosial dan media daring. Hal tersebut disebabkan oleh kedekatan Pemilih Muda dengan dunia internet dan media sosial. Generasi X, Y dan Z sangat terkenal dengan penguasaan dan ketergantungan mereka terhadap penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari terutama terhadap kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan kepentingan mereka.

Informasi mengenai politik yang tercitrakan pada perilaku elit yang tidak menunjukkan kepatutan sebagai pemimpin, isu-isu politik harian yang menjengkelkan, saling fitnah dan serang secara terbuka yang dilakukan oleh buzzer-buzzer politik bayaran, dan sebagainya membuat pengetahuan politik para Pemilih Muda mudah terpengaruh.
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila dalam banyak perbincangan mengenai urgensi potensi dan peran mereka, Pemilih Muda lebih banyak dilihat hanya dari sudut pandang sebagai komoditas, baik sebagai komoditas ekonomi, maupun komoditas sosial dan politik. Anggapan demikian haruslah di ubah oleh Pemilih Muda, mengingat dalam sejarahnya, yang sangat diketahui luas oleh para aktivis mahasiswa dan kepemudaan, peran sentral pemuda dalam pembangunan bangsa tidak dapat dipandang sebelah mata.

Para pemudalah yang menjadi vanguard atau pelopor pergerakan kebangsaan di era 1900, 1920, 1945, 1960, hingga di 1998. Dengan demikian, akumulasi pengetahuan dan pengalaman, terutama pada isu-isu pembangunan politik kebangsaan harus di elaborasi dan ditingkatkan.
Harapan itu tidaklah berlebihan, peran historis itu harus menjadi pijakan dasar para Pemilih Muda untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan politik bangsanya. Tentu saja selain karena didalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang harus terus dirawat dan diperjuangkan, yakni kemerdekaan, keadilan dan kemakmuran rakyat, juga karena Pemilih Muda atau Pemuda secara umum merupakan pewaris estafet kepemimpinan politik dimasa yang akan datang. Terlebih lagi, sebagaimana yang di rilis oleh Kementerian Bappenas/PPN bahwa di tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun) yang besarannya diprediksi berada pada angka 64% dari total jumlah penduduk (Siaran Pers Kementerian PPN/Bappenas; 2017).
Sehingga, menjadi suatu keharusan bagi Pemilih Muda untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman politik mereka, terutama yang berkaitan dengan isu-isu pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ekonomi, sosial-budaya, dan sebagainya. Pengetahuan atau kesadaran politik ini yang akan menjadi landasan nilai ideal-objektif Pemilih Muda dalam membentuk preferensi politik di kalangan mereka. Misalnya saja, elaborasi isu-isu penciptaan lapangan kerja, tidak hanya mengikuti perspektif umum bahwa potensi “kepemudaan” itu berhenti pada asumsi pemuda adalah human capital dalam menghadapi situasi terbukanya pasar tenaga kerja global semata-mata, namun harus dibangun asumsi yang lebih kritis yakni bagaimana pada masa-masa yang akan datang, Pemuda lah yang menjadi “pencipta” lapangan kerja itu, atau yang menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan baik secara nasional maupun lokal. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, “jangan mau dianggap hanya sebagai komoditi (“barang dagangan”), namun jadilah penggerak zaman”.
Apakah itu mungkin? Tentu saja sangat mungkin. Hanya sedikit orang terdidik di masa-masa awal pergerakan kebangsaan yang meyakini bahwa Pemuda lah yang akan menentukan nasib Hindia-Belanda menjadi Republik yang merdeka. Selain selebihnya, masih percaya pada kekuatan politik elit bangsawan. Namun yang terjadi, Pemuda mampu menunjukkan keberanian dan perjuangan yang gigih dan tanpa kenal menyerah dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang keorganisasian, pendidikan, jurnalistik dan politik, sehingga melahirkan negara baru, yaitu Republik Indonesia.
Kita menyadari bersama, di era milenium ketiga ini, otomasi yang disempurnakan oleh digitalisasi telah merasuki hampir seluruh segmen kebutuhan hidup manusia. Tidak luput di dalamnya pengetahuan. Akses terhadap pengetahuan, bahkan metode belajar di era pandemi ini saja, lebih mengandalkan digitalisasi dan penggunaan internet. Oleh karena itu, ragam macam informasi yang mendukung peningkatan pengetahuan, skill, dan berbagi pengalaman tersedia secara melimpah di dunia dalam jaringan. Hanya tinggal kemauan yang kuat saja yang diperlukan. Yang mampu tentu saja yang mau, yang mau belum tentu mereka mampu. Situasi Politik kebangsaan kita tidak sedang aman-aman saja, masih banyak problematika yang harus diselesaikan dan dicarikan jawaban-jawaban alternatifnya. Tidak usah memandang yang terlalu jauh di pusat kekuasaan negara, di tingkat lokal, yaitu di Desa, masalah-masalah kemasyarakatan, perwujudan pemerintahan yang baik dan jauh dari praktik penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, peningkatan ekonomi perdesaan, adalah beberapa hal dari sekian banyak hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai.
Disitulah letak urgensi Pemilih Muda dalam partisipasi politik. Yakni membangun preferensi politik yang didasari oleh keyakinan yang kuat atas dasar pemahaman pengetahuan yang luas atas segala persoalan dan perkembangan situasi baik dimasa lalu, kini dan masa depan, yang kemudian di wujudkan dalam tindakan politik yang rasional dan tepat. Tentu saja ini pekerjaan rumah yang berat. Ya berat, hal-hal kecil seperti belajar melalui media daring saja kelucuan dan kegagapan masih seringkali nampak, mengerjakan PR sekolah atau kuliah via online saja masih seringkali abai, isu-isu yang diangkat dari setiap aksi massa masih mengikuti isu-isu yang diciptakan elit politik dan media mainstream. Tantangan budaya pop di media sosial dan daring masih menghantui perilaku Pemilih Muda kita dimasa kini.

 

Penulis: Firman Ikhwan, SIP