Urus Izin Melaut Kapal 30 GT Hanya 1 Jam, Eddy: Kalau Lewat, Pak Gubernur Silahkan Menyurat

Urus Izin Melaut Kapal 30 GT Hanya 1 Jam, Eddy: Kalau Lewat, Pak Gubernur Silahkan Menyurat

11/06/2020 13:10 0 By Alex

Gubernur Gorontalo Menteri KKP

Menteri KKP Eddy Prabowo bersama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di sela-sela panen ikan bandeng di Kabupaten Pohuwato, Kamis (11/6/2020). (F. Salman/Humas)

Hulondalo.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Eddy Prabowo memberi jaminan bahwa kini pengurusan izin kapal 30 Gross Tonagge (GT) hanya memerlukan waktu paling lama 1 jam.

Ya, izin kapal 30 GT ke atas sering dikeluhkan oleh nelayan, terutama mereka para penerima bantuan kapal Inka Mina dari Kementerian KKP. Saat itu, pengurusan izin ditargetkan selama 14 hari namun kenyataannya waktunya bisa mencapai berbulan-bulan lamanya.

“Alhamdulillah, untuk izin kapal 30 GT ke atas sudah tidak ada masalah. Sekarang izin sudah di bawah 1 jam. Kalau ada nelayan yang mengurus izin lewat 1 jam, pak Gubernur silahkan kirim surat ke kami,” tantang Menteri KKP Edhy Prabowo usai panen ikan bandeng di Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis (11/6/2020).

Dijelaskan Eddy pula, masalah izin kapal saat ini sudah lebih mudah dan sederhana. Pihaknya bahkan sedang berupaya agar proses berlayar kapal ikan di bawah 10 GT tidak lagi dipungut biaya sama sekali.

“Masalah alat tangkapnya salah, alat tangkapnya tidak benar itu kita perbaiki. Komitmen kami dengan aparat penegak hukum, angkatan laut, kepolisian, KPLP sepakat bicara perlindungan nelayan. Kita kasih kebebasan tanpa ditakut-takuti dan dikriminlisasi,” tambah kader Gerindra itu.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pun menyambut baik kemudahan perizinan dari KKP. Menurutnya, masalah pengurusan dan perpanjangan izin kapal sering dikeluhkan oleh nelayan. Dulu, izin ini harus diurus langsung ke KKP di Jakarta dengan membawa berbagai dokumen yang dibutuhkan.

“Beberapa kali saya dialog dengan nelayan, mereka berbulan-bulan sulit melaut karena tidak punya izin. Memaksakan melaut konsekuensinya ditangkap petugas. Ironisnya lagi kapal mereka ini kapal bantuan dari KKP yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk produktivitas dan kesejahteraan nelayan,” terang Rusli.

Di Provinsi Gorontalo sendiri ada 80 unit kapal 30 GT bantuan dari KKP. Rinciannya 59 kapal Inka Mina, 6 Kapal Mina Maritim dan 20 kapal bantuan relokasi dari provinsi lain yang tidak produktif.

Sejumlah izin yang harus diurus nelayan di antaranya Surait Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Dokumen yang sudah lengkap bisa diajukan secara online melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT).(adv/alex)