Video Viral Bacabup Petahana, Ini Rekomendasi Bawaslu Halut

Video Viral Bacabup Petahana, Ini Rekomendasi Bawaslu Halut

22/09/2020 10:50 0 By Maman

Bawaslu Halmahera Utara menyerahkan rekomendasi hasil penanganan laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati petahana kepada KPU Halmahera Utara. (foto:istimewa)

Hulondalo.id – Bawaslu Halmahera Utara menerbitkan rekomendasi ke KPU Halmahera Utara, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Bakal Calon Bupati (Bacabup) Halut, Frans Manery.

Komisioner Bawaslu Halut yang juga Devisi Hukum dan Penindakan Penanganan Pelanggaran Pemilu, Iksan Hamiru mengatakan, penanganan terkait perkara dengan Nomor : 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020), antara lain telah meminta klarifikasi dan/atau keterangan kepada pihak Pelapor dan Terlapor.

Klarifikasi juga kata Iksan, dimintakan terhadap beberapa saksi yang mengetahui atau turut hadir pada program/kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial Aspirasi Kelompok Tani berupa Alat-alat Pertanian, dari Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara yang bersumber dari APBN, pada hari Senin, 7 September 2020 di Desa Markati Kecamatan Kao Barat.

“Rekomendasi pelanggarannya sudah diserahkan ke Devisi Hukum KPU Halut untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan undang-undang,” kata Iksan, Senin (21/09/2020).

Iksan mengatakan, dalam kajian Bawaslu Halut disimpulkan bahwa, ditinjau dari keterpenuhan syarat, laporan pelapor dalam perkara dimaksud memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. Berdasarkan analisis yuridis dalam perkara tersebut kata dia lagi, diperoleh kesimpulan bahwa terlapor sebagai petahana telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

“Pelanggaran administrasi ini berupa, menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-undang nomor 10 tahun 2016,” ungkap Iksan.

Bawaslu kata Iksan, berharap agar KPU Halut dapat menempuh langkah-langkah penanganan secara adil dan bijaksana, serta melahirkan keputusan sesuai dengan asas keadilan pemilihan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sementara itu, KPUD Halut melalui Koordinator Devisi Hukum, Abdul Jalil mengaku, akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

“Putusannya akan kami sampaikan, setelah dilakukan kajian,” ujar Abdul. (AT)