Wagub Minta Pekerja di Gorontalo Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

Wagub Minta Pekerja di Gorontalo Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

23/09/2020 19:15 0 By Alex

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memberikan sambutan pada webinar Sinergi Penyelenggaraan Program Jamsostek di Era Pandemi Covid-19, Rabu (23/9/2020). (F. Haris/Humas)

Hulondalo.id – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mendorong seluruh pihak yang terkait dengan sektor ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di masa pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 telah memberi dampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor ketenagakerjaan. Banyak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja, ada yang dirumahkan, bahkan ancaman hilangnya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja akibat menurunnya iklim investasi dan tingkat produksi,” ujar Wakil Gubernur Idris Rahim pada webinar dengan tema “Sinergi Penyelenggaraan Program Jamsostek di Era Pandemi Covid-19”, Rabu (23/9/2020).

Guna mencegah dan mengurangi dampak Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan, pemerintah telah menetapkan 6 kebijakan strategi dalam upaya mitigasi pandemi Covid-19.

Salah satunya yakni paket stimulus ekonomi Jaring Pengaman Sosial di sektor ketenagakerjaan yang antara lain berupa Kartu Pra Kerja, bantuan subsidi upah atau BLT bagi pekerja, serta relaksasi kewajiban iuran perlindungan jaminan ketenagakerjaan bagi perusahaan hingga satu persen.

“Saya instruksikan seluruh pihak terkait untuk memastikan para pekerja di Provinsi Gorontalo yang masuk dalam kategori penerima Kartu Pra Kerja atau bantuan subsidi upah, telah menerima manfaat dari bantuan stimulan tersebut,” pinta Idris.

Dia pun mengajak seluruh pihak yang terkait dengan sektor ketenagakerjaan untuk bersinergi memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik pekerja formal, informal, aparatur desa, tenaga honorer, maupun Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat yang besar bagi para pekerja di masa pandemi Covid-19.

“Kalau perlu kita rancang bersama dalam bentuk produk hukum yang memuat aturan teknis untuk memperluas cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar seluruh pekerja terlindungi jiwa raganya,” katanya.(adv/alex)